Kutacane – Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry , terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayahnya. Setelah sebelumnya melakukan peninjauan langsung ke lokasi perbaikan Jembatan Natam dan sosialisasi pembangunan jembatan baru di Desa Bukit Baru , Bupati kembali menegaskan pentingnya akses jalan dan jembatan yang layak sebagai tulang punggung penggerak ekonomi masyarakat.
Dalam berbagai kesempatan, baik saat kunjungan kerja maupun rapat koordinasi dengan instansi terkait, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
“Infrastruktur jalan dan jembatan adalah salah satu fondasi utama pembangunan daerah. Tanpa akses yang baik, distribusi barang, pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas warga akan terganggu,” ujar Bupati beberapa waktu lalu.
Aceh Tenggara merupakan wilayah yang dikelilingi pegunungan dan memiliki curah hujan tinggi, sehingga rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor. Beberapa ruas jalan utama yang menghubungkan kecamatan juga sering kali terputus akibat kondisi tersebut, membuat aktivitas masyarakat sempat terganggu.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dinas PUPR mulai memprioritaskan pembenahan infrastruktur di titik-titik rawan bencana. Selain rencana pembangunan jembatan di Desa Bukit Baru, program pemeliharaan dan perbaikan jalan di wilayah Kecamatan Darul Hasanah, Badar, dan Ketambe juga dimasukkan dalam skema prioritas tahun anggaran 2025.
“Kami fokus pada daerah-daerah yang selama ini sering terkena dampak banjir atau longsor. Kami ingin semua akses vital tetap terbuka, bahkan saat musim hujan sekalipun,” tambah Bupati.
Dalam setiap tahapan pembangunan, Bupati selalu menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat. Ia menyatakan bahwa suksesnya proyek infrastruktur tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga dukungan dari warga setempat.
Ia mencontohkan, dalam proses sosialisasi pembangunan jembatan di Bukit Baru, masyarakat secara umum memberikan respon positif dan mendukung penuh langkah pemerintah. Meski ada sedikit kendala terkait pembebasan lahan, Bupati yakin hal tersebut bisa diselesaikan melalui dialog dan musyawarah.
“Musyawarah adalah cara terbaik untuk mencapai kesepakatan. Kami sangat menghargai masukan dan aspirasi masyarakat, karena mereka adalah ujung tombak kemajuan daerah ini,” tuturnya.
Mengingat keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Aceh Tenggara terus menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat. Bupati menyebutkan bahwa beberapa proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jembatan dan peningkatan jalan lintas pegunungan dilaksanakan melalui skema multi-pihak.
“Kami terus berkoordinasi dengan ULP III Aceh, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), serta instansi vertikal lainnya agar pembangunan infrastruktur di Aceh Tenggara bisa lebih cepat dan maksimal,” kata Bupati.
Salah satu contohnya adalah rencana perbaikan jalan poros Ketambe-Badar , yang merupakan jalur strategis bagi pengangkutan hasil pertanian. Program ini direncanakan akan dibiayai melalui APBN dan masuk dalam daftar prioritas nasional.
Bagi masyarakat pedesaan, ketersediaan jalan dan jembatan yang baik bukan hanya soal akses, tapi juga soal martabat dan harapan. Petani, pelaku UMKM, dan pelajar sangat bergantung pada kondisi infrastruktur yang memadai untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Kalau jalan bagus, hasil panen bisa sampai ke pasar dengan lancar. Anak-anak juga bisa pergi sekolah tanpa khawatir jalan tertutup longsor,” ujar Nurdin, seorang petani kopi di Desa Lawe Alas.
Sejumlah kepala desa juga menyambut baik langkah percepatan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemkab. Mereka berharap dengan adanya perbaikan jalan dan jembatan, potensi ekonomi desa dapat lebih optimal dikembangkan.
Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki infrastruktur tidak akan berhenti sampai masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya secara nyata.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai pemerintah. Kami hadir untuk memberikan solusi, bukan hanya janji. Dan insyaAllah, kita akan terus berbenah demi kemajuan Aceh Tenggara,” tandasnya. (Yasir Asbalah)
