Kutacane – Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, SE, MM , memberikan instruksi strategis kepada Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi untuk mempercepat pembentukan Koperasi Kute Merah Putih Syariah di seluruh desa di wilayahnya. Langkah ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.
Dari total 385 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tenggara, program pembentukan koperasi tersebut telah menunjukkan progres yang signifikan. Menurut Zul Fahmy , Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi, hingga Kamis (29/5/2025), sebanyak 47 koperasi sudah memiliki badan hukum, sementara 248 koperasi lainnya sedang dalam proses legalisasi dokumen di notaris. Sedangkan di 295 desa lainnya , masih dilakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai tahap awal pembentukan kepengurusan koperasi.
“Meskipun hari ini adalah hari libur nasional, tim Satgas Pembentukan Koperasi tetap bekerja demi percepatan pembentukan koperasi di seluruh desa,” ujar Zul Fahmy saat ditemui di Kantor Dinas Koperasi, Kutacane.
Melalui program Koperasi Kute Merah Putih Syariah, Pemkab Aceh Tenggara bertujuan menciptakan lembaga ekonomi lokal yang kuat, mandiri, dan berlandaskan nilai-nilai islami. Bupati Salim Fakhry menyatakan bahwa koperasi ini akan menjadi tulang punggung pengembangan potensi desa, terutama dalam bidang pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
“Kami ingin koperasi ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengelola hasil bumi secara lebih efektif dan profesional. Selain itu, prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, transparansi, dan tolong-menolong harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas usaha koperasi,” kata Bupati.
Program ini juga sejalan dengan visi Provinsi Aceh sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Aceh Tenggara, dengan mayoritas masyarakat yang religius dan potensi alam yang melimpah, dinilai sebagai wilayah yang sangat strategis untuk memulai gerakan ekonomi berbasis syariah secara masif.
Menurut Zul Fahmy, banyak petani dan pelaku UMKM di desa mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka karena tidak adanya lembaga penampung yang kuat. Melalui koperasi ini, pemerintah berharap hasil produksi seperti kopi Gayo, coklat, kelapa sawit rakyat, dan produk unggulan lokal lainnya bisa dikelola secara lebih baik dan menjangkau pasar yang lebih luas.
“Koperasi ini juga bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik tiap desa. Misalnya, jika sebuah desa punya potensi wisata, maka koperasi bisa menjadi pengelola destinasi wisata tersebut,” tambahnya.
Sejumlah kepala desa dan tokoh masyarakat menyambut baik program pembentukan koperasi syariah ini. Mereka melihat langkah tersebut sebagai solusi atas tantangan ekonomi yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pedesaan.
“Saya sangat mendukung program ini. Selama ini, kami kesulitan menjual hasil panen karena tidak ada lembaga yang bisa menampung secara maksimal. Dengan hadirnya koperasi, semoga semua bisa dikelola dengan lebih baik,” ujar Ibrahim, seorang ketua kelompok tani di Desa Lawe Alas.
Beberapa desa yang sudah membentuk koperasi mulai menunjukkan hasil positif. Di Desa Perdamaian, misalnya, koperasi syariah berhasil menjalin kerja sama dengan UMKM lokal dalam pengemasan dan pemasaran produk olahan kopi Gayo. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat desa.
Untuk memastikan implementasi program berjalan lancar, Dinas Koperasi akan melakukan pendampingan intensif kepada para pengurus koperasi yang baru dibentuk. Pendampingan meliputi pelatihan manajemen koperasi, pengelolaan administrasi, serta pembinaan teknis operasional.
Selain itu, pihaknya juga akan menjalin sinergi dengan bank-bank syariah dan lembaga pembiayaan lainnya guna membantu penyediaan modal usaha koperasi. “Kami ingin koperasi ini tidak hanya sekadar formalitas, tapi benar-benar hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandas Zul Fahmy.
Pemerintah daerah juga berencana menggelar seminar dan pelatihan khusus bagi para pengurus koperasi guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka dalam mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan.
Meski menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan dana dan sumber daya manusia (SDM), Pemkab Aceh Tenggara tetap optimis program ini akan memberikan dampak signifikan dalam waktu dekat. Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, berharap agar pembentukan koperasi syariah ini tidak hanya menjadi program formalitas semata, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami percaya, jika dikelola dengan baik dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, koperasi ini akan menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera,” tutup Bupati. (Yasir Asbalah)
