Dari Pesisir ke Pusat Pemerintahan, Nelayan Desak Pemerintah Hapus PBB Laut

AGARA NOW

- Redaksi

Senin, 29 September 2025 - 01:22 WIB

5024 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Suara dari pesisir nusantara menggema ke jantung pemerintahan Republik Indonesia. Pada Jumat (26/9/2025), Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) secara resmi menyerahkan 14 poin tuntutan kepada Kantor Sekretariat Negara. Aspirasi ini merupakan hasil dari Rembug Nelayan Nasional dan ditujukan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

Ketua Umum SNI, Hadi Sutrisno, menyampaikan bahwa perjuangan ini mewakili kepentingan nelayan dari berbagai wilayah tanah air, mulai dari pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Ini bukan hanya aspirasi wilayah tertentu, melainkan hasil rembuk nasional dari barat sampai timur Indonesia. Kami ingin Presiden mendengar langsung jeritan hati para nelayan,” ujar Hadi Sutrisno saat memberikan keterangan kepada media, Minggu (28/9/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu pokok utama yang diangkat adalah keberatan nelayan terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) laut. Menurut SNI, kebijakan tersebut justru semakin memberatkan kehidupan nelayan kecil yang selama ini sudah terbebani berbagai pungutan dan biaya operasional.

“Kami menolak. PBB laut hanya menjadi beban tambahan. Nelayan sudah cukup sulit untuk bertahan hidup dengan kondisi yang ada,” lanjut Hadi.

Selain PBB laut, kebijakan naturalisasi kapal asing juga menjadi perhatian serius dalam tuntutan tersebut. SNI menilai kebijakan itu dapat mengancam ruang hidup dan penghidupan para nelayan lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya dari laut.

“Kami sangat khawatir. Naturaliasi kapal asing bisa mengikis hak nelayan kecil atas lautnya sendiri. Laut Indonesia harus untuk rakyat Indonesia, bukan untuk asing,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan SNI diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan menampung dan meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden RI.

“Kami memahami bahwa ini adalah suara dari masyarakat pesisir. Tentu akan kami teruskan kepada Bapak Presiden. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti dengan seksama,” kata Juri dalam pertemuan bersama perwakilan SNI.

Aksi yang digelar secara damai ini dimaknai sebagai bentuk komitmen nelayan dalam memperjuangkan keberlanjutan hidup mereka serta perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan nasional. SNI menyebut, tuntutan yang disampaikan mencakup berbagai aspek mulai dari kesejahteraan, perlindungan hukum, hingga kedaulatan pengelolaan sumber daya perairan Indonesia.

Bukan sekadar unjuk rasa, kehadiran para nelayan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional harus menyentuh semua lapisan, termasuk masyarakat yang hidup dari hasil laut. Aspirasi mereka kini berada di tangan pemerintah pusat, dan publik menanti langkah konkret Presiden Prabowo untuk mengakomodasi suara yang lahir dari gelombang kehidupan pesisir. (*)

Berita Terkait

Minta Dana PI Digunakan untuk Kebutuhan Warga Jakarta, Josephine Simanjuntak Tekankan Asas Transparansi dan Efektivitas: Mas Pram Harus Segera Bentuk BUMD Khusus Energi
PPWI Kecam Keras Pencabutan Izin Liputan Jurnalis CNN: Tanda-Tanda Kebangkitan Rezim Otoriter di Bawah Pemerintahan Prabowo
Relasi Aceh–Sumut Memanas, Presiden Prabowo Diharapkan Ambil Sikap atas Langkah Kontroversial Gubernur Sumut
Komisi III DPR Desak Polisi Tindak Gubernur Sumut Terkait Razia Pelat Aceh
Demo Hari Tani Nasional Berjalan Lancar, Petani Tegaskan Tuntutan Reforma Agraria
Pembegalan Bersenjata Gegerkan Depan Pasar Aceh Lama, Pelaku Tinggalkan Samurai di Lokasi
Isu Ijazah Palsu Jokowi Kembali Muncul, Ade Armando: Bisa Jadi Ada Manuver Politik Terorganisir
Pasok BBM ke SPBU Swasta, Dirut Pertamina: Bukan Cari Untung, Ini Mandat Pemerintah

Berita Terkait

Rabu, 8 Oktober 2025 - 01:54 WIB

Bupati Aceh Tenggara Buka Sosialisasi Koperasi Merah Putih Syariah, Libatkan 1.040 Peserta

Senin, 6 Oktober 2025 - 04:49 WIB

93 Ribu Anak Yatim di Aceh Akan Terima Bantuan Pendidikan, Harapan Mulai Tumbuh

Senin, 6 Oktober 2025 - 04:28 WIB

Diduga Selewengkan Dana Desa Rp1 Miliar, Kepala Desa di Aceh Tenggara Dilaporkan Warga ke Kejaksaan

Senin, 6 Oktober 2025 - 04:26 WIB

Aceh Tenggara Krisis BBM, Warga Resah dan Antre Mengular di SPBU

Senin, 6 Oktober 2025 - 04:24 WIB

Pemain Sepak Bola Tarkam Tewas Dikeroyok, Keluarga Desak Tersangka Sipil Segera Ditahan

Senin, 6 Oktober 2025 - 04:20 WIB

Muslim Ayub Ajak Perangkat Kampung di Aceh Tenggara Dukung Pemerataan Pembangunan

Senin, 6 Oktober 2025 - 04:16 WIB

LSM Korek Kritik Dugaan Penyelewengan BBM di SPBU Lawe Desky Aceh Tenggara, Minta Regulasi Ditegakkan

Minggu, 5 Oktober 2025 - 20:41 WIB

Partai Aceh Konsolidasikan Kekuatan di Aceh Tenggara, Incar Satu Fraksi DPRK

Berita Terbaru