Banda Aceh – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saifuddin Muhammad alias Yah Fud melontarkan kritik keras terhadap Bank Aceh Syariah (BAS) terkait kebijakan penempatan dana investasi ke luar daerah. Total nilai yang diinvestasikan disebut mencapai lebih dari Rp7 triliun, menyasar perusahaan dan bank syariah milik daerah lain di luar Aceh.
“Ada persoalan di internal Bank Aceh yang harus dibenahi. Salah satunya soal penempatan dana ke luar daerah, yang nilainya mencapai Rp7 triliun. Selain itu, tata kelola dan portofolio pembiayaan juga belum berpihak pada pelaku UMKM di Aceh,” ujar Yah Fud, dikutip Minggu (21/9/2025).
Berdasarkan informasi yang diterima Yah Fud, total dana yang diinvestasikan mencapai nyaris Rp8 triliun, dengan rincian termasuk dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang disimpan di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, serta pembiayaan ke sejumlah bank syariah daerah lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski dirinya tidak mempermasalahkan penempatan sebagian dana dalam bentuk SBN untuk kepentingan likuiditas dan pengelolaan liabilitas, yang jadi sorotan adalah penyaluran kredit korporasi ke perusahaan dan lembaga keuangan di luar Aceh.
“Kalau untuk kepentingan likuiditas di BI dan Kemenkeu lewat SBN, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau sudah berupa pembiayaan korporasi ke perusahaan non-Aceh dan bank syariah milik daerah lain, itu jadi persoalan. Kenapa Bank Aceh tidak memprioritaskan perusahaan yang ada dan beroperasi di Aceh sendiri?” katanya heran.
Menurutnya, sebagai entitas keuangan berbasis syariah milik daerah, Bank Aceh seharusnya memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan ekonomi lokal. Bukan justru mengalirkan dana besar-besaran ke luar Aceh.
“Kalau memang mau bermain di segmen korporasi, ya berikan ke perusahaan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh. Misalnya untuk pengembangan PT PEMA (Pembangunan Aceh), supaya mereka tidak lagi tergantung pada penyertaan modal dari pemerintah,” tegasnya.
Yah Fud juga menyayangkan, di satu sisi dana triliunan rupiah dikeluarkan untuk daerah lain, namun di sisi lain banyak keluhan dari pelaku UMKM di Aceh yang kesulitan mengakses pembiayaan ke Bank Aceh.
“Saya sering sekali dapat laporan, pelaku UMKM susah sekali pinjam di Bank Aceh. Sudah syaratnya banyak, prosesnya juga lama. Sementara perusahaan besar di luar Aceh gampang dapat kredit,” jelasnya.
Ia berharap manajemen Bank Aceh Syariah segera mengevaluasi arah kebijakan investasi dan pembiayaan agar berpihak lebih nyata ke masyarakat Aceh. Menurutnya, jika bank milik daerah tidak menjadi mitra utama pelaku ekonomi lokal, maka keberadaannya perlu dipertanyakan.
“Bank Aceh itu dibangun dengan uang rakyat Aceh. Sudah seharusnya kembali untuk kemakmuran rakyat Aceh, bukan untuk bantu bank lain di provinsi lain yang sudah jauh lebih maju,” pungkasnya.
