BLANGKEJEREN – Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tak pernah surut dalam upayanya menjaga denyut nadi perekonomian masyarakat, terutama dalam hal stabilitas harga kebutuhan pokok. Komitmen ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah aksi nyata yang terus diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Rakor virtual yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini tidak hanya menjadi forum untuk membahas strategi menekan inflasi, tetapi juga wadah vital untuk merumuskan langkah-langkah akselerasi pertumbuhan ekonomi lokal. Pertemuan terbaru yang krusial ini dilaksanakan di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Gayo Lues pada Senin, 26 Mei 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam kesempatan tersebut, memberikan gambaran yang cukup menenangkan mengenai kondisi inflasi nasional. Ia menjelaskan bahwa inflasi di Indonesia secara umum relatif terkendali dengan baik, mencatatkan angka inflasi tahunan sebesar 1,95% dan inflasi bulanan di angka 1,17%. Angka-angka ini, menurut Mendagri, merupakan indikator positif bahwa inflasi masih berada dalam koridor target pemerintah, yaitu 2,5% dengan toleransi plus minus 1%. Ini berarti, inflasi bergerak di kisaran 1,5% hingga 3,5%, sebuah pencapaian yang menunjukkan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Mendagri juga menyoroti keunikan Indonesia sebagai negara produsen yang memiliki basis kuat dari para petani, nelayan, hingga industri manufaktur. Berbeda dengan negara konsumen murni yang sangat bergantung pada impor, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan yang adil—memastikan konsumen mendapatkan harga terjangkau sekaligus memberikan insentif yang layak bagi para produsen. Keseimbangan inilah yang terus diupayakan pemerintah demi menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam sesi yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menyajikan data terkini Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk minggu keempat Mei 2025. Dari analisis tersebut, terungkap bahwa hanya lima provinsi yang mengalami kenaikan IPH, sementara mayoritas, yaitu 33 provinsi lainnya, justru menunjukkan tren penurunan. Namun, di balik data tersebut, Pudji Ismartini mengidentifikasi beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan IPH. Bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah menjadi sorotan karena pergerakan harganya yang cenderung meningkat. Informasi ini sangat krusial bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Data ini menjadi sinyal penting untuk segera mengidentifikasi akar masalah kenaikan harga pada komoditas-komoditas pokok ini di tingkat lokal, baik itu karena gangguan pasokan, permasalahan distribusi, atau faktor-faktor lain yang memengaruhi harga di pasar. Langkah-langkah antisipatif, mulai dari pemantauan ketat terhadap ketersediaan stok, optimalisasi jalur distribusi, hingga potensi intervensi pasar yang terukur, akan menjadi prioritas guna menekan tekanan harga yang dapat membebani masyarakat.
Rapat koordinasi ini menjadi cerminan nyata sinergi lintas sektor yang terjalin di Kabupaten Gayo Lues. Kehadiran Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati Asisten II, perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Gayo Lues yang senantiasa menyediakan data akurat, perwakilan dari Dinas Pertanian yang memahami betul kondisi produksi pangan lokal, serta berbagai instansi terkait lainnya, menegaskan komitmen kolektif. Mereka adalah elemen-elemen kunci yang akan menerjemahkan arahan dan kebijakan dari tingkat pusat menjadi tindakan nyata di lapangan. Dengan pemantauan yang cermat dan berkelanjutan terhadap indikator-indikator inflasi, serta koordinasi yang erat antarlembaga, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues optimis dapat terus menavigasi setiap tantangan ekonomi. Tujuannya jelas: menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui berbagai langkah proaktif ini, Gayo Lues bertekad untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan dapat terus berjalan, menjadikannya daerah yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi setiap dinamika ekonomi yang ada. (Abdiansyah)
